BENGKULU TENGA,Benteng Express.com – Memperingati Hari Bumi Sedunia ratusan mahasiswa yang tergabung dari Aliansi Pemuda Berani Melawan, menggelar aksi unjuk rasa di ruas jalan Bengkulu-Padang tepatnya di jembatan dua desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Selasa (28/04/2026).
Gelaran aksi unjuk rasa tersebut menuntut pemerintah untuk segera mengambil tindakan atau langka bijak terkait adanya aktivitas penambangan pasir laut yang berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, salah satunya terjadinya erosi atau pengikisan dinding sungai hingga mengakibatkan pemukiman dan lahan warga hilang tergerus erosi.
Dikonfirmasi awak media dilapangan, Kordinator Lapangan (Korlap) Aldian Firzon menjelaskan, Aksi tersebut merupakan Hari Bumi Sedunia yang bertujuan meminta keadilan terhadap pemerintah, Daerah,Provinsi maupun Pemerintah pusat untuk menindak lanjutin masalah yang terjadi.
“Kami menuntut Pemerintah provinsi dan pemerintah Pusat untuk menyelesaikan dinamika dan konflik bencana yang ada di sungai lemau pondok kelapa,” ujarnya.
Dipaparkannya dalam aksi tersebut pihaknya telah memaparkan 5 tuntutan yakni mendesak BBWS 8 Sumatera agar melakukan penanganan sungai lemau secara terbuka dan terstruktur, kemudian mendesak kementerian PUPR agar segera melakukan evaluasi total dan intervensi langsung terhadap kerusakan yang terjadi,.
Tak hanya itu Aliansi Pemuda Berani melawan juga mendesak Komisi V DPR RI agar segera turun kelapangan untuk menjalankan fungsinya dalam melaksanakan pengawasan secara nyata, serta mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah cepat dan kongkret serta tegas dalam penyelematan wilayah Pondok kelapa dan menghentikan semua kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan yang mengancam keselamatan masyarakat.
Diwaktu yang bersamaan perwakilan masyarakat sungai lemau yang tergabung dalam komunitas Prempuan Sungai Lemau, Nosi Winda Putri menjelaskan, pihaknya meminta langsung kepada pemerintah pusat khususnya Bapak Presiden agar kiranya turun langsung dan menyelesaikan polemik yang sedang terjadi saat ini.
“Kami sudah berulang kali melaporkan hal ini ke Pemerintah Daerah namun tidak ada kepastian, dan saat ini kami meminta langsung kepada bapak presiden untuk mengambil langkah bijak, mengingat permasalahan ini cukup memperhatikan sebab erosi dan abrasi yang terjadi sewaktu waktu dapat menenggelamkan wilayah kami,” keluhnya.
“Bahkan sudah banyak rumah warga sekitar yang hanyut termakan erosi dan lahan kebun yang hilang dan hanya menyisakan sertifikat,” pungkasnya
