BentengExpress.Com-Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan senilai kurang lebih Rp19 juta oleh objek wisata Kampoeng Durian dinilai mengganggu upaya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah dan menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dari informasi menunjukkan kewajiban pajak tersebut belum dibayarkan hingga batas waktu yang ditentukan. Kondisi ini menjadi sorotan karena pemerintah daerah tengah mengencarkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Di tempat terpisah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, S.AP meminta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia menegaskan penagihan harus dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait.
Pemkab Bengkulu Tengah harus turun langsung menagih, mengapa mereka tidak membayar kewajibannya.
Ditambahkan Fepi, kepatuhan pajak pelaku usaha menjadi indikator komitmen terhadap daerah. Investasi yang masuk ke Bengkulu Tengah harus memberikan kontribusi nyata melalui pajak.
Ia menilai pelanggaran kewajiban pajak tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah diminta berani mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang.
Kejadian seperti ini tidak bisa didiamkan dan harus ditindaklanjuti. Bila perlu beri tindakan tegas agar para pelaku bisa lebih taat dalam membayar pajak yang sudah menjadi ketetapan dan sudah seharusnya mereka bayar
