BENTENG,benteng express.com –Dengan dihapusnya tenaga honorer di Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah (Pemkab Benteng), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkulu Tengah meminta kepada pihak eksekutif untuk segera melakukan kerja sama dengan pihak Outsourcing atau pihak ketiga. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Bengkulu Tengah Fefy Suheri kepada awak Media, Selasa (14/01/2024).
Fefy mengatakan, dengan diberlakukannya kerjasama itu nantinya, kedepan semua OPD maupun perkantoran yang ada di Pemerintahan Bengkulu Tengah ini dapat berjalan dengan baik. Apalagi diketahui bersama mulai tahun ini semua Pekerja Tidak Tetap (PTT) akan dirumahkan.
“Ya inilah kenapa kami meminta kepada pihak eksekutif untuk sesegera mungkin menjalin kerjasama dengan Outsourcing. Jangan berlarut larut. Maknya tadi kita melakukan haring dengan TAPD, dan besok dengan BKPSDM,” terang Fefy.
Jika tidak demikian, maka bukan tidak mungkin keamanan dan kebersihan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bengkulu Tengah ini tidak semerawut atau acak acakan.
“Makanya dengan ada kerjasama dengan Outsourcing tenaga keamanan dan kebersihan bisa diambil dari sana. Tapi kita harus mencari Perusahaan outsourcing yang memiliki legalitas jelas,” tegas dia.
Lebih dalam lanjut dia, pihaknya meminta kepada Penjabat Bupati (PJ) Dr. Heriyandi Roni untuk segera membuat Surat Edaran (SE) tentang kriteria pihak ketiga yang nantinya akan menjadi partner kerja pemerintah.
“Harus jelas, kita minta untuk Perusahaan outsourcing yang digunakan nanti berasal dari Bengkulu Tengah (Lokal), kantornya di Bengkulu Tengah, dan pekerjanya pun juga orang Bengkulu Tengah,” pinta Fefy.
“Jadi kalo semua lokal, maka tidak ada permasalahan jarak tempuh antara rumah tempat kerja,” tutup Fefy. (B3n)
